Permasalahan
Penduduk Jakarta
Bicara mengenai permasalahan perkotaan di Indonesia, kita berpikir
tidak bisa lepas dari Jakarta. Jakarta adalah contoh yang sangat pas untuk
membahas permasalahan dalam kota. Khususnya masalah kepadatan penduduk.
Beberapa waktu yang lalu banyak isu yang menyebutkan bahwa ada rencana
pemindahan ibu kota Republik Indonesia. Kenapa? Karena Ibu kota yang sekarang
dinilai tidak layak lagi untuk dijadikan sebagai ibu kota. Ada alasan yang
begitu rumit untuk dijelaskan bahkan, aparat yang katanya pemimpin kota dan
negeri ini pun kelimpungan ketika ditanyakan mengenai kota yang amat padat ini.
Tidak hanya mengenai pemindahan kota Jakarta, tetapi yang lebih mengerikan dari
pada itu adalah ada wacana yang disebutkan para ahli bahwa 2080 ada kemungkinan
Jakarta akan tenggelam.
Menurut hasil
sensus nasional terakhir, ibu kota dihuni oleh hampir 9,6 juta orang melebihi
proyeksi penduduk sebesar 9,2 juta untuk tahun 2025. Populasi kota ini adalah 4 persen dari total penduduk negara, 237.600.000 orang.
Dengan
angka-angka ini, kita dapat melihat bahwa populasi kota telah tumbuh 4,4 persen selama 10
tahun terakhir, naik dari 8,3 juta pada tahun 2000. Apa yang
dikatakan angka-angka ini? “Ibukota
telah kelebihan penduduk.” Pada tingkat ini, Jakarta memiliki kepadatan penduduk 14.476 orang per kilometer persegi. Sebagai
akibatnya, para pembuat kebijakan kota perlu merevisi banyak target pembangunan kota ini, termasuk penciptaan lapangan kerja,
ketahanan pangan, perumahan, kesehatan dan infrastruktur, sebagai peredam
masalah pada saat kota sudah mengalami kepadatan penduduk
yang sangat menghawatirkan.
PENYEBAB :
Jumlah penduduk ditentukan oleh : 1. Angka kelahiran 2. Angka
kematian 3. Perpindahan penduduk, yang meliputi :a. Urbanisasi, b.
Reurbanisasi, c. Emigrasi, d. Imigrasi, yaitu e. Remigrasi, f. Transmigrasi.
Yang menjadi focus penyebab kepadatan penduduk Jakarta saat ini adalah adalah
Urbanisasi. Dimana, fakta berbicara bahwa penduduk kota Jakarta mayoritas
adalah para urban. Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta
2010 mengatakan bahwa jumlah penduduk Jakarta bertambah sebanyak 134.234 jiwa
per tahun. Jika tidak ada program dari pemerintah untuk mengendalikan laju
pertumbuhan penduduk, maka pada 2020 Jakarta akan menjadi lautan manusia.
Kenapa mereka berurbanisasi ke Jakarta?
Ada banyak faktor yang memicu urbanisasi misalnya; modernisasi
teknologi, rakyat pedesaan selalu dibombardir dengan kehidupan serba wah
yang ada di kota besar sehingga semakin mendorong mereka meninggalkan
kampungnya. Pendidikan. Faktor pendidikan juga sangat berpengaruh
terhadap melunjaknya jumlah penduduk. Universitas terbaik di Indonesia baik
negeri maupun swasta ada perkotaan termasuk di Jakarta. Lapangan Kerja.
Jakarta sebagai kota besar dan berpenduduk banyak tentunya sangat menjanjikan
untuk orang-orang kecil yang berniat untuk mencari sesuap nasi dikota ini mulai
dari pedagang kaki lima (PKL), pedagang asongan, tukang ojek, tukang sngat
menjanjikan untuk hidup semir sepatu, buruh pabrik, pembantu rumah tangga, office
boy, satpam, sopir, kondektur dll yang penting bisa bekerja tanpa mempunyai
keahlian khusus.
Kota-kota besar terutama Jakarta adalah sasaran dari pencari kerja
dari pedesaan dimana dengan adanya modernisasi teknologi, rakyat pedesaan
selalu dibombardir dengan kehidupan serba wah yang ada di kota besar sehingga
semakin mendorong mereka meninggalkan kampungnya. Secara statistik, pada tahun
1961 Jakarta berpenduduk 2,9 juta jiwa dan melonjak menjadi 4,55 juta jiwa 10
tahun kemudian. Pada tahun 1980 bertambah menjadi 6,50 juta jiwa dan melonjak
lagi menjadi 8,22 juta jiwa pada tahun 1990. Yang menarik, dalam 10 tahun
antara 1990-2000 lalu, penduduk Jakarta hanya bertambah 125.373 jiwa sehingga
menjadi 8,38 juta jiwa. Data tahun 2007 menyebutkan Jakarta memiliki jumlah
penduduk 8,6 juta jiwa, tetapi diperkirakan rata-rata penduduk yang pergi ke
Jakarta di siang hari adalah 6 hingga 7 juta orang atau hampir mendekati jumlah
total penduduk Jakarta. Hal ini juga disebabkan karena lahan perumahan yang
semakin sempit dan mahal di Jakarta sehingga banyak orang, walaupun bekerja di
Jakarta, tinggal di daerah Jabotabek yang mengharuskan mereka menjadi komuter.
DAMPAK :
Pasti ada dampak dari suatu hal yang berlebihan begitu pula overloadnya
Jakarta. Kesesakan yang diakibatkan oleh berlebihannya pendduduk Jakarta
mengakibatkan; Sifat Konsumtif, Kekumuhan kota, Kemacetan lalu lintas,
Kriminalitas yang tinggi, Struktur kota yang berantakan, isu Jakarta tenggelam,
Banjir, pelebaran kota dengan tata kota yang tidak baik, melonjaknya sector
informal, terjadinya kemerosotan kota, dan pengembangan industry yang
menghasilkan limbah.
Dalam hal perbaikan, pemerintah
Jakarta memang mengambil langkah-langkah untuk membatasi urbanisasi. Pemerintah mengeluarkan peraturan yang membatasi masuknya migran ke kota, dengan hanya
mereka yang telah dijamin pekerjaannya diijinkan untuk tinggal di kota, sementara
petugas dari lembaga ketertiban umum kota sering melakukan serangan terhadap
warga ilegal.
Semua upaya
untuk mengekang tingkat kelahiran di kota itu akan menjadi tidak berarti jika
kita tidak dapat membatasi urbanisasi. Untuk mengatasi masalah ini, Jakarta
tidak bisa bekerja sendiri karena masih ada faktor yang mendorong urbanisasi dari
berbagai daerah. Namun Semua masalah ini hanya bisa dipecahkan jika
ada kemauan politik dari pemerintah pusat untuk menangani masalah mengurangi
kesenjangan antara Jakarta dan provinsi-provinsi lainnya.
Salah satu penyebab maraknya tawuran di Jakarta selama ini adalah
sangat padatnya penduduk yang bermukim di sekitar lokasi tawuran tersebut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku mengalami kesulitan mengatasi masalah
sosial ini.
Pemprov DKI sudah mencoba memindahkan warga dari permukiman padat ke permukiman tidak padat dengan tujuan meratakan jumlah penduduk. Tapi, kenyataannya, banyak penduduk yang tidak mau pindah dengan berbagai alasan. “Kalau dibuat rumah susun di daerah pinggiran, warga pada nggak mau pindah. Mau membendung pendatang juga tidak mungkin karena Jakarta kota terbuka,” ujar Gubernur DKI Fauzi Bowo kepada wartawan, Kamis (7/7).
Pemprov DKI sudah mencoba memindahkan warga dari permukiman padat ke permukiman tidak padat dengan tujuan meratakan jumlah penduduk. Tapi, kenyataannya, banyak penduduk yang tidak mau pindah dengan berbagai alasan. “Kalau dibuat rumah susun di daerah pinggiran, warga pada nggak mau pindah. Mau membendung pendatang juga tidak mungkin karena Jakarta kota terbuka,” ujar Gubernur DKI Fauzi Bowo kepada wartawan, Kamis (7/7).
Dikatakan
Fauzi, jika melihat pertumbuhan penduduk dari tingkat kelahiran, Jakarta masih
lebih rendah dibandingkan Bogor dan wilayah lain di luar DKI. Namun akibat
pertumbuhan penduduk di wilayah sekitar Jakarta, sangat berpengaruh ke Jakarta.
Menurut
gubernur, yang terjadi saat ini adalah warga dengan ekonomi mampu dan menengah
ke atas justru berpindah ke luar Jakarta, seperti Depok, Bekasi dan Bogor,
“Sedangkan yang masuk ke Jakarta adalah kalangan ekonomi ke bawah. Ini
memunculkan ketidakseimbangan,” jelasnya.
Tidak hanya
hukum untuk memindahkan penduduk agar lebih merata, bukanlah hal yang bisa
dilakukan dengan mudah. Pemprov DKI mengaku dilematis karena tidak bisa hanya
melalui penegakan hukum semata, namun penegakan hukum harus juga disertai
berbagai usaha yang komprehensif. “Program KB harus dijalankan. Juga program
pemerintah pusat yang meningkatkan pembangunan di daerah, sehingga arus migrasi
tidak deras,” jelas Fauzi.
Seperti
diketahui, masalah penduduk yang sangat padat menjadi salah satu faktor
terjadinya konflik di antara masyarakat. Seperti di Joharbaru (Jakarta Pusat)
dan Menteng (Jakarta Pusat). Di Kelurahan Menteng, warga yang biasa terlibat
tawuran adalah warga RW 01, 08, 09, dan 10. Warga Jalan Menteng Tenggulun dari
empat RW tersebut berjumlah sekitar 9.100 jiwa dan lebih padat dibandingkan RW
lainnya.
“Kebanyakan
warga adalah pekerja informal, pedagang, buruh, dan lainnya, namun juga ada
pekerja formal, PNS dan karyawan swasta,” ujar Lurah Menteng, Eko Witarso
beberapa waktu lalu. Eko menjelaskan, pertemuan dengan warga sudah sering
dilakukan, namun belum menyentuh hingga ke para pelaku utama tawuran ini.
Padatnya penduduk juga tampak di Kecamatan Johar Baru, saat ini Johar Baru
memiliki penduduk sebanyak 108.047 jiwa, di wilayah seluas 238.16 Ha, atau
dapat diartikan 46.119 jiwa berada dalam satu kilometer persegi. Mereka tinggal
di empat kelurahan, yaitu Kelurahan Johar Baru, Galur, Tanah Tinggi, dan
Kampung Rawa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar